Kanwil DJP Jatim II Sosialisasikan Program PAS-Final

November 27, 2017

 

SIDOARJO-  Pemerintah memang sudah tidak memperpanjang program Tax Amnesti. Namun, bagi wajib pajak masih bisa melaporkan asetnya yang selama ini belum dilaporkan melalui program Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final).


Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim II, Neilmaldrin Noor mengatakan, dengan program PAS-Final ini, memberi kesempatan
kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang memiliki harta dan selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015, maupun SPH.

 

Dengan mengungkapkan sendiri asset tersebut membayar pajak penghasilan yang dibagi dalam tiga tarif WP. Neilmaldrin menambahkan, tiga tarif PAS-Final, yakni, kelompok orang pribadi umum sebesar 30 persen, Badan Umum sebesar 25 persen dan orang pribadi/badan tertentu (penghasilan usaha atau pekerjaan bebas Rp
<4,8 miliar  dan/atau karyawan dengan penghasilan  <Rp 632 juta tarifnya 12,5 persen. “Program PAS-Final sudah diberlakukan, kami berharap Wajib Pajak bisa menggunakan program ini,” ujarnya saat Konferensi Pers di Kantor Kanwil DJP Jatim II, Sidoarjo, Senin (27/11/2017).


Program PAS-Final mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Permenkeu itu,
selain mengatur mengenai tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk
memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset dan/atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti pajak.


 Lalu sampai kapan program PAS-Final ini berlaku?, Neilmaldrin mengaku program ini akan terus diberlakukan. Sedangkan pihak pajak sendiri
tetap akan melakukan pendataan aset-aset WP berdasarkan dokumen yang diperoleh dari berbagai instansi. “Kita sudah mempunyai data-data aset Wajip Pajak,” ungkapnya.


Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan proses data-matching antara data yang dilaporkan Wajip Pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan
data pihak ketiga yang diterima DJP. DJP sendiri menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai
undang-undang wajib memberikan data secara teratur kepada DJP.


Program PAS-Final, lanjut Neilmaldrin, hanya bisa dimanfaatkan selama Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan surat perintah pemeriksaan
(SP2), sehubungan ditemukannya data aset yang belum diungkap. “Jika kami menemukan sendiri aset WP belum dilaporkan, maka dendanya sesuai
aturan 200 persen,” jelasnya lagi.

 

Sedangkan data yang dimiliki DJP, yakni data Izin Usaha, Izin Penangkapan Ikan, Izin Pertambangan, Perkebunan dan Perkebunan. Selain itu juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Registrasi Produk Obat dan Makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel dan restoran.

 

Saat ini, DJP juga sudah diberi kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2017 untuk mengakses data keunganan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Selanjutnya, mulai tahun2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada Ditjen Pajak, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *