Undang-undang Perppu Ormas Dinilai tak Sesuai Sila ke-4 dan Sila ke-5

November 6, 2017

 

SIDOARJO – Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), Anggota komisi VI DPR RI menilai tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar maupun Pancasila terutama sila ke-4 dan sila ke-5.

 

“Perppu ormas yang sudah disahkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” ucap Ir. H. Bambang Haryo Anggota komisi VI DPR RI, Senin (6/11/2017).

 

Anggota Fraksi Grindra dan sekaligus anggota MPR RI itu menganggap perppu ormas juga bertolak belakang dengan undang-undang dasar 1945 terkait kebebasan berbicara maupun kebebasan berserikat. “Kebebasan berbicara san berserikat juga ada dalam UUD,” katanya.

 

Ia juga menambahkan bahwa tak adil kalau ada ormas yang makar atau tindak pidana lain lalu dikasih sangsi pidana 20 tahun sampai seumur hidup. Hukuman itu, lanjut Bambang, melebihi hukuman para koruptor dan seorang pengedar narkoba yang jelas-jelas merusak generasi bangsa. “Itu sudah tidak sesuai dengan sila ke-5 dan jelas tidak pancasilais,” pungkasnya.(alf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *