Pelaku Usaha di Sidoarjo Wajib Menyusun Dokumen Lingkungan

Oktober 26, 2017

SIDOARJO- Pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo diberikan pemahaman pentingnya pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Mereka diundang untuk mengikuti Sosialisasi Dokumen Lingkungan yang diselenggarakan di Sun Hotel Sidoarjo, Rabu, (25/10).

 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH. Ada 100 orang yang ikut dalam sosialisasi tersebut. Tdak hanya para pelaku  usaha saja, namun juga dari sekolah. Ada 70 orang pelaku usaha dan 30 sekolah yang menjadi peserta sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan tiga narasumber. Antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

 

Membacakan sambutan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pelestarian lingkungan sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup akan mencegah terjadinya pengerusakan. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan telah dilakukan pemerintah sejak lama. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikeluarkannya UU tersebut adalah representasi bagi masyarakat dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan.

Ia melanjutkan berdasarkan UU Nomer 32 tahun 2009 tersebut mewajibkan perusahaan menyusun dokumen lingkungan hidup. Tetapi beberapa pelaku usaha masih ada yang menganggap bahwa kewajiban menyusun dokumen lingkungan hanyalah sebuah legal formal dari proses perijinan. Padahal dalam salah satu pasal di UU tersebut terdapat sangsi yang cukup berat bagi orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3 milyar dan paling banyak Rp. 10 milyar dijatuhkan kepada para pelanggar. Pada pasal lain di UU Nomer 32 tahun 2009 tersebut juga memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1 milyar dan paling banyak Rp. 3 milyar dijatuhkan.

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri mendukung program pelestarian lingkungan. Dikeluarkannya Keputusan Bupati Sidoarjo tentang usaha atau kegiatan wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) menjadi salah satu buktinya. Pemkab Sidoarjo juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Izin Lingkungan. Dalam Perbup  nomer 19 tahun 2013 tersebut tersurat bahwa beberapa kegiatan usaha wajib dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL serta wajib memiliki ijin lingkungan. Melalui semua peraturan itu ia berharap para pelaku usaha dapat menyusun formulir UKL-UPL. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan aktifitasnya di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu para pelaku usaha juga dituntut dapat membuat Surat Pernyataan Lingkungan Hidup (SPPL).

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo M. Bahrul Amiq mengatakan kegiatan seperti ini untuk memberikan pencerahan kepada para pelaku usaha tentang landasan dan pedoman hukum terkait pengelolaan lingkungan dan ijin lingkungan. Selain itu lewat sosialisasi kali ini dapat disampaikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Melalui kegiatan tersebut ia juga ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya kepada pelaku usaha agar terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan lingkungan.  Keterlibatan para pelaku usaha dapat dilakukan dengan memenuhi kewajibannya menyusun dokumen lingkungan dan melakukan pelaporan setiap 6 bulan terkait upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.

M. Bahrul Amiq mengatakan pelayanan online telah dilakukan oleh instansinya. Hal tersebut untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya telah membuat aplikasi Sikoling (Sistem Informasi Rekomendasi Teknis Dokumen Lingkungan). Aplikasi tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan rekomendasi UKL-UPL secara online.

“Ini pelayanan kami sudah online pak Wabup, termasuk yang sudah kami siapkan yakni sistem pelaporan setiap enam bulan yang dilakukan pelaku usaha yang sudah memegang dokumen lingkungan,”ujarnya.

Kedepan ia berharap seluruh pelayanan rekomendasi teknis yang ada di instansinya akan dilakukan secara online. Seperti pelayanan SPPL, proses AMDAL, maupun rekomendasi teknis  ijin pembuangan air limbah. Pelayanan berbasis online tersebut adalah dukungannya terhadap program Sidoarjo Smart City.

“Ini sebagai respon kita terhadap pelayanan publik yang mudah dan cepat,”ucapnya. (git/kominfo/st-13)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *