Banyak Kejanggalan, Eksekusi Gudang di Meiko Dibatalkan


GEDANGAN – Rencana Pengadilan Negeri (PN) Kab. Sidoarjo untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang yang berada di Kompleks Pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30 di Jalan Raya Ketajen Desa Wedi Kec. Gedangan, batal dilaksanakan atau ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Eksekusi yang sedianya dilakukan dan dilokasi petugas Polri, TNI dan Satpol PP yang sudah datang memback-up di lapangan, akhirnya membubarkan diri karena ekseskusi batal dilaksanakan. Petugas PN sendiri jelang sampai batalnya eksekusi, juga tidak tampak datang ke lokasi.

Dikatakan kuasa hukum termohon eksekusi Sitanggang Tumpal Abdul Adhiputra alias Tumpal Sitanggal, Ronald Napitupulu SH, bahwa proses atau tahapan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan eksekusi itu banyak kejanggalan. Selain itu, antara Surat Penetapan yang dikeluarkan Ketua PN Sidoarjo, dengan putusan, baik putusan di tingkat pertama yaitu PN Sidoarjo, tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur dan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung (MA) ada kerancuan hukum.

“Jika menilik amar putusan yang dikeluarkan PN Sidoarjo, Selasa (8/7/2014) dengan Surat Penetapan Eksekusi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PN Sidoarjo tanggal 30 Mei 2017, nomor : 15/EKS/2017/PN.Sda dengan Putusan PN Sidoarjo, nomor : 215/Pdt.G/2013/PN. Sda, ada ketidak samaan bunyi putusan sehingga bunyi putusan keduanya ini membingungkan,” katanya Kamis (10/8/2017).

Dia menambahkan, pihaknya tidak menolak ekseskusi dan akan mengikuti aturan. Dalam amar putusan ada perbedaan putusan. Putusan PN Surabaya dengan putusan yang tertera dalam Surat Penetapan Ketua PN Sidoarjo dan sangat membingungkan itu adalah masalah penyerahan bangunan gedung yang berlokasi di Pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30, dengan alamat di Jalan Raya Ketajen Desa Wedi Kec. Gedangan.

Bunyi amar putusan PN Sidoarjo nomor : 215/Pdt.G/2013/PN. Sda, dengan melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan atas obyek, berupa bangunan gedung sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2014 nomor : 00189/16.07/2004 seluas 304 m2 beralamat di pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30, dengan alamat sama, sebagaimana bunyi Surat Penetapan Ketua PN Sidoarjo nomor : 15/EKS/2017/PN.Sda tanggal 30 Mei 2017.

Selain bunyi putusan yang berbeda atas gudang di Kompleks Pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30 Sidoarjo tersebut, Ronald juga mengungkapkan adanya kejanggalan lain yang sangat membingungkan, sehingga pergudangan ini tidak bisa dieksekusi.

“Jika berdasarkan Risalah Panggilan (Aanmaning) nomor : 15/EKS/2017/PN.Sda dengan Surat Penetapan Ketua PN Sidoarjo nomor : 15/EKS/2017/PN.Sda, meski bernomor sama, namun ada perbedaan tanggal. Yang Risalah Panggilan (Aanmaning) tersebut tertanggal 27 April 2017, sedangkan Surat Penetapan Ketua PN Sidoarjo nomor : 15/EKS/2017/PN.Sda, tertanggal 30 Mei 2017, ” papar Ronald.

Masih menurut Ronald, dari kedua surat ini saja, termohon sudah dibuat bingung, surat mana yang harus dijadikan pedoman atau pemberitahuan. Yang lebih ironis lagi, dalam Risalah Panggilan (Aanmaning) nomor : 15/EKS/2017/PN.Sda tertanggal 27 April 2017 tersebut, tidak dijabarkan atau tidak ada bunyi putusan sama sekali, apalagi perintah untuk mengosongkan gudang tersebut.

Untuk itu, sambung Ronald Napitupulu, ia meminta perlindungan hukum dan perhatian pejabat hukum terkait, termasuk Ketua PN Sidoarjo, untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap seseorang dan para pencari keadilan di PN Sidoarjo.

Terkait perkara ini, berdasarkan Putusan PN Sidoarjo nomor : 215/Pdt.G/2013/PN. Sda, Selasa (8/7/2014) yang ditanda tangani Hari Budi Setianto (ketua majelis), Djoko Soetatmo, SH dan Bahuri, SH (masing-masing sebagai anggota) disebutkan bahwa Anna Tuning Sitanggang yang menjabat sebagai Komisaris PT. Hati Mutiara, dalam perkara ini bertindak sebagai penggugat, melawan Sitanggang Tumpal Abdul Adhiputra alias Tumpal Sitanggang, dalam perkara ini disebut tergugat atau termohon eksekusi.

Majelis hakim PN Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan, dalam konpensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.

Menyatakan tergugat telah merugikan penggugat sebesar Rp. 819.133.715, menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat HGB nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2014 nomor : 00189/16.07/2004 seluas 304 m2 beralamat di pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30, dengan alamat di Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, adalah asset yang sah milik PT. Hati Mutiara.

Kemudian, dalam pokok perkara ini juga dijelaskan, menghukum tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan bangunan gedung pergudangan yang terletak di Kompleks Pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30, dengan alamat di Jalan Raya Ketajen Desa Wedi Kec. Gedangan, beserta buku sertifikat HGB nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2014 nomor : 00189/16.07/2004 seluas 304 m2 beralamat di pergudangan Meiko Abadi Blok C Nomor 30, dengan alamat di Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kepada penggugat secara baik-baik. Jika tidak hendak menyerahkan secara sukarela maka dapat melakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat atau alat-alat negara.

Kapolsek Gedangan Kompol H. Sutrisno mengatakan tidak mengetahui secara pasti penyebab ditundanya ekseskusi ini. Dia mengaku pihaknya tidak kompeten menjawab karena posisinya sebagai pelayan yang dimintai bantuan mengamankan. “Polisi tugasnya melayani dan mengamankan,” imbuhnya.

Sementara itu, sampai berita ini dinaikkan, belum ada statmen resmi dari pihak PN Sidoarjo selaku juru sita atau jjri eksekusi. Sampai beberapa jam di lokasi pihak PN Sidoarjo belum tampak datang ke lokasi untuk membacakan surat putusan. (alf)