Sama-sama Terima Rp 75 juta dari Aneka Usaha, Khoirul Huda Ditahan, Kabag Hukum Bebas

Tangani Korupsi PDAU, Profesionalitas Jaksa Diragukan

Arik Mustakim diapit Nanang Hariyono dan M Helmi

SIDOARJO– Profesionalitas aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo
dalam menangani kasus dugaan korupsi di tubuh PD Aneka Usaha (PDAU) diragukan. Aparat adhyaksa terkesan tebang
pilih alias pilih kasih dalam menerapkan perlakuan hukum terhadap mantan
Ketua Pansus PDAU DPRD Sidoarjo H Khoirul Huda dan Kabag Hukum Pemkab
Sidoarjo DR Heri Soesanto.

Hal ini diungkapkan para pegiat DPC
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sidoarjo. “Kami sangat meragukan komitmen dan profesionalitas Kejari Sidoarjo,
khususnya dalam menangani kasus dugaan korupsi di PDAU,” ujar Ketua Tim
Investigasi DPC LIRA Sidoarjo,  Arik Mustakim ST didampingi dua anak
buahnya, Nanang Hariyono dan M Helmi, Kamis (3/8/2017).

Seperti diketahui, lanjut Arik, Huda dan Heri sama-sama diduga menerima uang dari PDAU. Namun, jaksa ternyata menetapkan tersangka dan mengandangkan Khoirul Huda yang juga tercatat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo.

Sedangkan Heri Soesanto, hingga kini tetap dibiarkan bebas dan statusnya hanya saksi. Padahal, Heri dan Huda memiliki peran yang nyaris
sama dalam kasus tersebut.

Keduanya sama-sama mendapatkan aliran dana sebesar Rp 75 juta dari kas PDAU. Bahkan, keduanya juga sama-sama
menyatakan, bahwa uang itu bukanlah bagian dari perbuatan korupsi. Namun, hanyalah masalah utang piutang.

Saat ini, sambung Arik, perbedaan perlakuan itu menjadi pergunjingan dan
memunculkan sebuah tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat. Termasuk,
para aktivis di DPC LIRA Sidoarjo sendiri. Ia katakan, mereka kini mulai
ragu terhadap konsistensi dan profesionalitas aparat Kejari Sidoarjo.

“Padahal sebelumnya, kami sangat salut dan angkat topi terhadap komitmen
jaksa dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Sidoarjo. Tapi dengan sikap tebang pilih (antara Khoirul Huda dan Heri Soesanto,
Red) itu, rasa optimis yang dulu muncul sekarang berubah jadi pesimis. Kami sudah tidak percaya lagi dengan profesionalitas Kejari Sidoarjo,” tegasnya.

Oleh karenanya, dalam konfirmasi itu Arik mendesak Kejari Sidoarjo untuk
memberikan penjelasan yang gamblang dan proposional secara hukum, terkait
perbedaan perlakuan tersebut.

Menurutnya, penjelasan itu penting untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai memudar. “Terkait sikap
jaksa, kami saat ini juga sudah menyiapkan surat yang akan seger
Saat ini, sambung Arik, perbedaan perlakuan itu menjadi pergunjingan dan memunculkan sebuah tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat. Termasuk, para aktivis di DPC LIRA Sidoarjo sendiri. Ia katakan, mereka kini mulai ragu terhadap konsistensi dan profesionalitas aparat Kejari Sidoarjo.

“Padahal sebelumnya, kami sangat salut dan angkat topi terhadap komitmen jaksa dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Sidoarjo. Tapi dengan sikap tebang pilih (antara Khoirul Huda dan Heri Soesanto, Red) itu, rasa optimis yang dulu muncul sekarang berubah jadi pesimis. Kami sudah tidak percaya lagi dengan profesionalitas Kejari Sidoarjo sekaligus Kajari Sunarto,” tegasnya.

Kejari Sidoarjo harus memberikan penjelasan yang gamblang dan proposional secara hukum, terkait perbedaan perlakuan tersebut. Menurutnya, penjelasan itu penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai memudar. “Terkait sikap jaksa, kami saat ini juga sudah menyiapkan surat yang akan segera kita kirim ke sejumlah instansi,” ungkapnya.

Terpisah, Kejari Sidoarjo HM Sunarto SH MHum melalui Humas Kejari Sidoarjo Andri Tri Wibowo SH mengaku sudah bersikap profesional dalam menangani kasus PDAU. Tentang belum ditahannya Heri Soesanto, Kasi Intel Kejari Sidoarjo itu mengaku lantaran masih berusaha menemukan alat bukti yang kuat. Khususnya, terkait kalimat yang tertera dalam bukti kuitansi kepada Huda maupun Heri. “Dalam kasus ini kami sudah menyita uang tunai sebesar Rp 150 juta sebagai barang bukti,” pungkasnya. (st-12)