BPLS Bubar, Pansus Lumpur Tetap Perjuangkan Pembayaran Aset Pemkab Terendam Lumpur

Maret 21, 2017

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, H. Mahmud


(SIDOARJOterkini)- Pembubaran BPLS oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 21 tahun 2017 disikapi oleh Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo. Pembubaran BPLS tersebut diharapkan tidak memutus tanggung jawab terkait masalah ganti rugi maupun dampak lain akibat semburan lumpur yang hingga kini masih aktif.

Selama permasalahan lumpur belum selesai,Pansus Lumpur tetap ada. Pasalnya, Pansus dibentuk untuk mengawal dan menyelesaikan permasalahan lumpur.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Mahmud mengatakan, pembubaran BPLS merupakan kewenangan dari presiden. Namun masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Hal tersebut yang harus dipahami oleh pemerintah pusat di antaranya masalah ganti rugi yang beberapa berkas belum dibayar. “Kewenanganya sekarang di Kementrian Pekerjaan Umum. Apapun pengganti BPLS nanti harus bisa menyelesaiakan masalah yang ada,” pinta Mahmud.

terkait masalah ganti rugi maupun dampak lain akibat semburan lumpur yang hingga kini masih aktif.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Mahmud mengatakan, masih ada pekerjaan rumah terkait permasalahan lumpur yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal itulah yang salah satunya akan didorong oleh pansus agar segera diselesaikan.

Terutama pembayaran ganti rugi aset milik Pemkab Sidoarjo, baik di dalam area peta terdampak lumpur yang menjadi tanggungjawab Lapindo. Maupun aset pemkab yang pembayarannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Termasuk masalah ganti rugi korban lumpur yang beberapa berkas belum dibayar. “Kewenanganya sekarang di Kementrian Pekerjaan Umum. Apapun pengganti BPLS nanti harus bisa menyelesaiakan masalah yang ada,” pinta Mahmud.

Mahmud mengungkapkan, dari berkas tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak (PAT) sebanyak 13 ribu berkas ada 84 berkas belum dibayar Lapindo melalui dana talangan pemerintah. Pembayaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui perantara BPLS ini juga harus terselesaikan. “Nilainya mencapai Rp 49,7 miliar yang belum terbayar,” terangnya.

Proses ganti rugi saat ini juga belum termasuk ganti rugi pengusaha korban lumpur. Dari 30 pabrik yang terendam lumpur ada sebanyak Rp 800 miliar yang harus dibayar oleh Lapindo Brantas Inc.

Sedangkan untuk tanah wakaf terdampak lumpur ada 59 obyek tanah wakaf yang belum ada pembaran sama sekali. Nilai ganti rugi sebanyak Rp 36 miliar tersebut juga masih tersendat karena masalah administrasi. “Masih banyak PR yang harus dituntaskan terkait lumpur,” tandas Mahmud.

Pansus Lumpur meminta setelah BPLS dibubarkan, tanggung jawab terkait pengendalian kawasan lumpur juga harus jelas. Baik itu dari sisi penanganan maupun pemanfaatan kawasan semburan lumpur. Termasuk, mau diapakan kawasan lumpur nanti pemerintah juga harus memikirkan hal tersebut.

Selain ganti rugi aset yang dibayar pemerintah, adapula aset pemkab yang menjadi tanggungjawab Lapindo. Aset berupa lahan seluas 200 hektar tersebut berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang sesuai Perpres No 14 Tahun 2007 menjadi tanggungjawab Lapindo Brantas Inc.

Selama ini Pemkab Sidoarjo tidak mau menekan Lapindo untuk segera membayar ganti rugi aset tersebut karena masih mendahulukan pembayaran ganti rugi korban lumpur. Ketika pembayaran ganti rugi korban lumpur sudah selesai, maka sudah seharusnya aset pemkab dibayar. Hal inilah yang menjadi agenda penyelesaian Pansus Lumpur.

Pemkab Sidoarjo sebenarnya pernah mengajukan klaim pembayaran aset-aset yang terendam lumpur ke Lapindo. Sayangnya kala itu tidak ada respon positif dari Lapindo karena masih fokus menyelesaikan pembayaran aset korban lumpur.

Seperti saat ini, aset pemkab dan milik desa tersebar di 65 RT ganti ruginya ditanggung pemerintah setelah diatur dalam perpres. Pembayaran aset pemkab oleh pemerintah pusat itu masih menunggu keputusan menteri dalam negeri.

Kawasan yang terendam lumpur dan menjadi tanggungjawab Lapindo sesuai Perpres 14 tahun 2007 sekitar 641 hektar. Nah, sekitar 200 hektar merupakan aset pemkab Sidarjo yang tersebar di Desa Renokenongo, Siring dan Jatirejo, Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin.

Aset seluas 200 hektar itu berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti jalan, aset desa atau kelurahan dan lainnya. Sejak terjadinya semburan lumpur dan menenggelamkan sekitar 641 hektar di empat desa, Pemkab sudah pernah mengajukan klaim ke Lapindo. Namun, dari pihak Lapindo melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya belum bisa membayar karena masih fokus menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban lumpur.

Jika dilihat dari aset yang luasnya sekitar 200 hektar, ganti rugi yang bakal diterima pemkab cukup besar. Sebab, sesuai Perpres aset berupa tanah kering dibayar Rp 1 juta permeter, tanah basah Rp 120 ribu permeter dan bangunan Rp 1,5 juta permeter. (mhm/st-12/advetorial)

Tabel permasalahan lumpur

1. Penyelesaian pembayaran aset korban lumpur di luar PAT, sebanyak 752 berkas atau nilainya sekitar Rp 360 miliar.

2. Penyelesaian pembayaran fasum dan fasos sebanyak 298 berkas atau sekitar Rp 635 miliar yang dibayar pemerintah pusat.

3. Penyelesaian pembayaran tanah wakaf sebanyak 59 berkas atau sekitar Rp 74 miliar.

4. Penyelesaian verifikasi dan validasi 84 berkas aset korban lumpur di dalam PAT yang menjadi tanggungjawab Lapindo Brantas Inc dari dana talangan sekitar Rp 49 miliar.

5. Pembayaran aset Pemkab Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak (PAT) lumpur sekitar 200 hektar yang menjadi tanggungjawab Lapindo Brantas Inc.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *