BPLS Dibubarkan, Berikut Tanggapan Pengelola Tanah Waqaf Lumpur

Maret 14, 2017


(PORONGterkini) – Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) oleh Presiden Jokowi melalui Perpres No 21/2017, masyarakat sekitar luapan lumpur panas keberatan. Karena, masih banyak tanggungan yang belum terselesaikan.

Achmad Rofi’i ini misalnya, seorang pengelola masjid waqaf “Al-Ikhlas” yang terletak di desa Mindi Kecamatan Porong ini keberatan jika BPLS dibubarkan. Alasannya, hingga saat ini masih banyak Fasum, Fasos maupun tanah waqaf yang berada di Peta area terdampak belum juga terbayarkan.

“Buktinya, sampai sekarang masih banyak yang belum terbayar. Diperkirakan kerugiannya mencapai puluhan miliar,” kata Achmad Rofii, Selasa (14/03/2017).

Ia menyatakan, dengan keberadaan BPLS, dirasa sangat perlu untuk menjembatani segala proses kepengurusan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Kecuali, dengan adanya pembubaran BPLS dan diganti dengan lembaga yang lebih baik untuk percepatan proses ganti rugi.

Namun, apabila hal itu dibubarkan dan akan membawa dampak yang lebih buruk dari sebelumnya, maka pembubaran itu tidak perlu dilakukan. “Kalau semuanya sudah diambil oleh pusat, ya mau gimana lagi,” ucapnya.

Sementara, Sub Pokja Humas dan Pengamanan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Hengky Listria Adi mengatakan Selain warga korban luapan lumpur Lapindo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih memiliki tanggungan terkait pelunasan ganti rugi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial. Meski begitu, pihak BPLS tak bisa berbuat banyak lantaran rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tak kunjung keluar.

“Memang sudah lama. Kami enggak bisa apa-apa, karena yang menjadi dasar untuk proses pembayaran masih di Kemendagri dan Kemenag,” kata Hengky.

Saat disinggung soal jumlah Fasum Fasos termasuk waqaf, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Karena dalam pembayarannya terbagi menjadi dua, baik tanggung jawab Lapindo maupun tanggung jawab negara.

“Untuk yang diluar peta area terdampak sesuai Perpres 33 Tahun 2013 ada sekitar 213 berkas yang tergabung dalam 66 RT. Sedangkan yang didalam Peta Area Terdampak itu menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas,” katanya.

Sedangkan ganti rugi untuk korban luapan lumpur Lapindo masih ada sekitar 84 berkas. Hal itu meliputi jual beli tanah bangunan didalam Peta Area Terdampak. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab belum terealisasinya proses ganti rugi tersebut. Diantaranya, hak atas tanah, adanya sengketa waris, ketidak hadiran saat tanda tangan nominatif, maupun perlengkapan administrasi.

“Jadi, 84 berkas itu memang masih bermasalah di administrasi. Dan jumlah itu berada di Peta Area Terdampak. Sedangkan diluar peta area terdampak sudah beres,” terangnya.

Berdasarkan data di kementerian Agama Sidoarjo terkait rekapitulasi tanah waqaf yang terkena lumpur Lapindo totalnya sebanyak 53 obyek waqaf yang terbagi di tiga kecamatan, yakni Tanggulangin, Porong, dan Jabon dengan masing-masing luasan tanah seluruhnya 15.413,75 meter persegi. Dan luas bangunan 13.937,57 meter persegi. Sedangkan nilai yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 36,3 miliar.(alf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *