Korupsi Bansos, Berkas Tersangka Kades Boro dan Kludan Dilimpahkan ke JPU

Maret 11, 2017


(SIDOARJOterkini)- Tim penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Sidoarjo, akhirnya melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti dua kepala desa yang terjerat kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) APBD Jatim 2013.

Kedua Kades di wilayah kecamatan Tanggulangin itu yakni Kepala Desa (Kades) Kludan, Ahmad Zainul Lutfi dan Kades Boro, Ainuri. “Kini kedua Kades sudah menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Kanit III Tipikor Polresta Sidoarjo, Iptu Hari Siswanto. Jum’at (10/3/2017).

Menurut Hari, pelimpahan itu meyusul setelah berkas yang sudah dilimpahkan dinyatakan sempurna oleh JPU. “Setelah berkas dinyatakan P-21, kami secepatnya melimpahkan, dan baru hari ini baru kami limpahkan,” jelasnya

Kedua Kades yang kini menyandang status terdakwa itu terjerat Kasus Bansos untuk pembangunan infranstruktur diantaranya pengaspalan dan plengsengan.

Keduanya merupakan rentetan dari pelaku lainnya yakni Ketua dan Bendahara Panitia Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kludan dan Boro, Tanggulangin yang sudah dijerat lebih dulu.

Sementara, Tim Kuasa Hukum kedua Kepala Desa, Imam Lutfi menyatakan kliennya hanyalah korban. “Klien saya merupakan korban, itu ada pelaku yang utama,” ujarnya.

Imam mengungkapkan, pihaknya tidak menampik jika kliennya menerima imbalan uang dari Anang, selaku koordinator yang mengajukan Bansos tersebut. “Kades Boro hanya terima Rp 50 juta dan Kades Kludan hanya terima Rp 6.5 juta, semuanya dari tersangka Anang setelah pencairan anggaran,” jelasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto SH, saat dikonfirmasi melalui seluler terkait pelimpahan dua Kades itu belum menjawab. Sedangkan, dikonfirmasi melalui pesan singkat juga tidak menjawab.

Perlu diketahui, sebanyak 32 Desa di Sidoarjo yang menerima Bansos APBD Jatim 2013. Bansos itu kini disoal oleh dua penegak hukum dari Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo. Diduga dari anggaran yang dikucurkan antara Rp. 125-Rp.145 juta itu dipotong hingga 70 persen.

Sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai anggaran itu diduga banyak yang tidak sesuai peruntukan.(mhm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *