Pungutan Untuk Biaya Prona Diatur Perdes

Maret 6, 2017


(SIDOARJOterkini)- Biaya untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona, nantinya akan dituangkan di Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi panitia PTSL atau Prona yang terjerat kasus hukum.

Pembuatan Perdes untuk PTSL itu berdasarkan surat edaran Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Surat edaran nomor 180/1002/404.1.1.3/2017 tertanggal 3 Maret 2017 tersebut tentang dukungan pelaksanaan program PTSL.

Ada 13 poin penjelasan dari surat edaran tersebut agar kades penerima program dariAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) tersebut tidak lagi terjerat kasus hukum. “13 poin itu bisa dijadikan rujukan bagi Kades dalam mengeluarkan Perdes,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sidoarjo, Djoko Sartono.

Djoko menambahkan, surat edaran yang dikeluarkan Bupati Sidoarjo diharapkan memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan PTSL yang jelas. Tidak adalagi kades dan panitia Prona yang terjerat kasus hukum karena dianggap pungli.

Menurut Djoko Sartono, dalam program PTSL ada sejumlah sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Hal tersebut menjadi tanggung jawab ATR/BPN sebagai pemilik program tersebut. Di antaranya, penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.

Sisi lain ada sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh pemohon PTSL. Di antaranya, biaya pengadaan patok, materei, foto copy serta biaya atau upah petugas administrasi. “Nah biaya-biaya itulah yang nantinya ditarik dari pemohon PTS dan akan dituangkan di Perdes,” jelas Djoko Sartono.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo ini menegaskan, penarikan iuran tersebut yang nantinya dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh kades. Diutamakan dilakukan oleh tokoh masyarakat yang nantinya dituangkan dalam peraturan desa yang jelas.(st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *