Begini Kondisi DPRD Sidoarjo Pasca Kocok Ulang AKD

Maret 6, 2017


(SIDOARJOterkini)- Kinerja DPRD Sidoarjo bakal terganggu pasca paripurna kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pasalnya, anggota Fraksi PDIP, FPAN dan FPKS belum masuk AKD.

Tiga fraksi ini juga akan menjadi oposisi sehingga ketika ada kebijakan yang membutuhkan persetujuan 2/3 anggota dewan tidak akan kuorum. “Kalau ada kebijakan pengesahan APBD atau Perubahan APBD, itu butuh kehadian 2/3 anggota dewan. Kalau kita tidak hadir apa bisa disahkan,” ujar salah satu anggota Fraksi PDIP yang enggan disebut namanya.

Menurutnya, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar Bintang Pembangunan dan Fraksi Demokrat bisa saja memaksakan kehendak dan ketua dengan mengesahkan pembentukan AKD. Namun, mereka tidak berpikir kedepan jika dewan itu kolektif kolegial.

Selain penetapan APBD, keputusan yang butuk kehadiran 2/3 dari jumlah anggota dewan, seperti pengesahan Raperda dan pengambilan keputusan lainnya. Jika di dewan ada dua kubu, maka kubu FPDIP, FPAN dan FPKS bisa memboikot paripurna.

Sedangkan dalam waktu dekat ini akan ada pengesahan beberapa Perda. Termasuk Perubahan APBD 2017 yang membutuhkan kehadiran anggota dewan 2/3 dari 49 orang.

Sedangkan koalisi Fraksi PKB, Gerindra, Golkar Bintang Pembangunan hanya berjumlah 28 orang. Sehingga, koalisi Fraksi PDIP, PAN, PKS masih bisa “menyandera” keputusan di dewan.

Anggota Fraksi PKS Mulyono mengatakan Tatib Dewan harus ditaati. Termasuk pembentukan AKD yang harus sesuai Tatib Dewan. “Jika tidak sesuai Tatib kan tidak sah,” tandasnya.

Pembentukan AKD seperti Komisi, Bapem Perda dan BK (Badan Kehormatan) terlalu dipaksakan. Bahkan, untuk bisa melaksanakan itu, ada anggota dewan yang “disita” handphonenya oleh pengurus fraksinya agar tidak bisa dilobi.

Bukan hanya itu, lobi-lobi juga dilakukan di tingkat atas partai. Padahal, pembentukan AKD masih bisa dikompromikan lagi.

Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan untuk urusan lobi-lobi merupakan ranah internal fraksi dan partai. Sedangkan ranahnya adalah memimpin dan memutuskan rapat paripurna sesuai aturan.

Sullamul mengaku menghargai sikap politik fraksi yang abstain saat paripurna pembentukan AKD. “Namun kita juga berpatokan pada aturan, kalau sudah quorum tidak ada alasan untuk dibatalkan,” tandasnya.

Karena itulah, hasil keputusan paripurna terkait pembentukan AKD masih dikonsultasikan ke Gubernur Jatim. Pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dari gubernur. (st-12/mhm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *