Sertifikasi Tanah Warga Renojoyo Dilakukan di Kejari Sidoarjo, Ini Penyebabnya

Februari 6, 2017

(SIDOARJOterkini)- Warga Perum Reno Joyo, Desa Kedungsolok, Kecamatan Porong bisa bernafas lega. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo memproses 654 berkas lahan untuk disertifikatkan.

Sertifikat lahan itu dilakukan di aula Kantor Kejaksaan Negri Sidoarjo, Senin (6/2/2017). Sekitar 250 orang mendatangi kantor Kejari Sidoarjo di Jalan Sultan Agung.

Sebelumnya Hari Kamis (2/2/2017) juga terjadi kegiatan yang sama. Mereka menemui petugas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), notaris Rosidah, bersama koordinator pembebasan lahan, Sunarto.

Selain hendak melengkapi berkas pengurusan sertifikasi tanah, ratusan warga korban lumpur Lapindo itu juga mengajukan pemecahan lahan seluas sekitar 10 hektar dari atas nama Sunarto menjadi atas nama mereka masing-masing.

Sedangkan warga yang tanah dan rumahnya berada di atas Tanah Kas Desa (TKD) masih belum bisa mengajukan proses sertifikasi tersebut. Pasalnya seluas 2,8 hektar tersebut statusnya masih bermasalah hukum.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, Nandang Agus Taruna menjelaskan pelayanan pemberkasan itu dilakukan bertahap. Rencananya kemungkinan bakal selesai Senin pekan depan. Pasalnya, pihak BPN hanya mampu meladeni pemberkasan maksimal 150 berkas per hari.

Sementara jumlah bidang lahan yang akan disertifikatkan di Perumahan Renojoyo kali ini sebanyak 654 bidang. “Berkasnya akan langsung diproses. Asalkan persyaratan administrasinya lengkap, akan diselesaikan lebih dahulu. Tidak menunggu lengkap semuanya,” ungkapnya.

Masih menurut Nandang, lamanya proses sertifikasi ini karna dua hal, yang pertama adanya soal Perda RT/RW Tahun 2007 yang menyebutkan kalau lahan itu peruntukannya untuk lahan pertanian.

Problem yang kedua adalah adanya TKD di atas tanah warga, setelah pihak BPN Sidoarjo berkonsultasi ke BAPPEDA Sidoarjo dan menyatakan kalau lahan tersebut sudah alih fungsi menjadi lahan pemukiman.

Begitu juga soal adanya TKD, setelah adanya Peraturan Mentri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) baru yang membolehkan peruntukan alih fungsi TKD untuk kepentingan umum. Maka kemudian BPN Sidoarjo melakukan langkah cepat dengan memproses berkas lahan milik warga Reno Joyo, “Setelah semua clear maka kita cepat merespon sertifikasi yang di inginkan warga”, jelas Nandang.

Perwakilan warga Perum Renojoyo, Kirin mengaku sangat terbantu dengan kinerja BPN dan Kejaksaaan ini. Pasalnya, tanah dan bangunan rumah yang ditempatinya bakal bersertifikat “Masalah ini ada hikmahnya, jadi saya bisa semakin cepat mengurus sertifikat tanah saya,” pungkasnya.

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto SH maenyatakan sambil lalu kasus tukar guling ini kita kembangkan dan kemungkinan ada tersangka baru, warga juga kita bantu untuk proses sertifikasi lahan miliknya, “Kasus tukar guling ini kita kembangkan dan kemungkinan akan ada tersangka baru kalau 2 alat bukti ada, dan warga juga kita bantu proses sertifikasi ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pembebasan lahan 10 hektar di Desa Kedungsolo itu bermasalah. Pasalnya dari luasan itu, 2,8 hektar diantaranya berstatus TKD yang tak bisa diperjual-belikan.

Setelah ditangani tim penyidik Kejari Sidoarjo, koordinator pembebasan lahan, Sunarto ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Medaeng.(mhm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *