Polresta Sidoarjo OTT Pungli Prona, Kades Sarirogo Ditetapkan Tersangka

Januari 25, 2017

(SIDOARJOterkini) – Eko Prabowo (49), Kepala Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berhasil diamankan petugas Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) terkait program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Kasat Reskrim, Polresta Sidoarjo Kompol Manang Soebeti mengatakan, para pemohon Prona, masing-masing ditarik uang sebesar Rp 500 ribu. Padahal, program tersebut sekala nasional dan pengurusannya tidak dibebani biaya. Alasan tersangka ini, jumlah uang tersebut nantinya digunakan untuk pembelian material dan patokan atau pembatas.

“Memang material seperti patok dan materai itu kewajiban para pemohon. Akan tetapi dengan jumlah tersebut, mereka merasa keberatan. Sedangkan pungutan itu sendiri tidak ada dasar hukum tentang pembebanan biaya,” ucapnya saat gelar kasus di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (25/01/2017).

Total uang masuk di Bendahara Desa, lanjut Manang, terdapat Rp 141 juta dari 222 pemohon. Uang tersebut, ternyata digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan rincian Rp 70 juta digunakan oleh Kepala Desa, 2 juta digunakan oleh anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) inisial E dan Rp 1,5 juta digunakan oleh inisial HN untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) program pembangunan ADD.

“Dari operasi tangkap tangan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 45.443.000, 204 lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh masing-masing peserta, sebuah buku catatan bendahara, surat keputusan pembentukan pokmas. Sedangkan semua barang bukti ini, kita temukan di laci saudara inisial ZR, selaku staf pemerintah Desa sekaligus anggota pokmas,” terangnya.

Sementara itu, ada empat orang yang diduga terlibat dalam pungli tersebut diantaranya, Eko Prabowo Kades Sarirogo, ZR staf pemerintahan Desa sekaligus bendahara pokmas, LS perangkat Desa sekaligus anggota pokmas dan HN ketua pokmas Prona Desa Sarirogo. “Kita putuskan satu terlebih dahulu untuk dijadikan tersangka. Sementara yang lain sebatas saksi. Namun apabila dari penyelidikan nanti membuktikan ada keterlibatan, maka akan kita tangkap” katanya.

Atas dugaan tindak pidana Penyelenggaraan Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya dijerat dengan pasal 21 subsider pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(alf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *