Puluhan Kades di Sidoarjo Laporkan Koordinator Bansos APBD Jatim 2013 Dilaporkan ke Kejari Sidoarjo

Januari 17, 2017

IMG-20170117-WA0002
(SIDOARJOterkini)- Puluhan kepala desa (kades) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Selasa (17/1/2017). Mereka melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Bansos itu kini menjadi problem bagi 32 desa dari 322 desa se-Sidoarjo. Karena, pihak desa yang menerima bantuan bervariasi antara Rp. 120 juta hingga Rp. 160 juta itu dipotong dimuka sekitar 70 persen saat menerima bantuan yang dikucurkan tahun 2013 tersebut.

Dugaan penyelewengan Bansos tersebut kini juga tengah dibidik Tipikor Polresta Sidoarjo. Dari 32 desa penerima bansos yang diduga bermasalah itu, sudah menyeret tiga desa yakni Boro, Kludan Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan.

Termasuk, ketua dan bendahara Pokmas ketiga desa dua diantaranya yakni desa Boro dan Kludan sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan vonis 1,3 tahun. Sedangkan, Desa Kepatihan kini sedang proses dan menjelang sidang putusan.

Kepala Desa Boro dan Kludan kini sudah menjadi tersangka, namun berkas kedua tersangka masih di penyidik Tipikor Polresta Sidoarjo. Yang mengejutkan, Kades Kepatihan (sekarang mantan), Anang Jatmiko tidak ikut terjerat kasus ini.

Padahal dalam fakta persidangan, peran yang paling besar adalah mantan Kades Kepatihan. Sebab, bantuan masyarakat yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur itu dipotong bervariasi dan cukup fantastis.

Persoalan itu membuat resah Pokmas dan Kades atas potongan bantuan sosial itu, sehingga para Kades berusaha pro-aktiv dan berinisatif melaporkan persoalan itu kepada Kejari Sidoarjo.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo, M. Heru Sulton mengatakan pihaknya melaporkan dan meminta perlindungan Kajari Sidoarjo. Menurutnya, hal itu dilakukan karena tindakan koordinator tiga oknum yang merugikan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Kepala Desa atas persoalan bansos pokmas ini.

“Kami meminta perlindungan kepada Kajari (HM. Sunarto, red) agar permasalahan ini cepat tuntas,” ujarnya usa diperiksa oleh Penyidik Kejari Sidoarjo.

Perlindungan itu diminta, ujar Heru, karena, persoalan itu sudah meresahkan Kepala Desa dan Pokmas yang dituduh menerima aliran dana tersebut. Padahal, bansos yang dikucurkan dengan anggaran bervariasi untuk 32 desa itu dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai penyelenggara.

“Itu yang menerima uang ada tiga koordinator. Saat itu ada pertemuan dua kali, pertama di Kantor Desa Jimbaran, Wonoayu dan rumah makan joyo,” jelasnya.

Laporan itu lantas ditindak lanjuti oleh Kajari Sidoarjo, HM. Sunarto SH, pihaknya lantas memerintahkan penyidik untuk memeriksa secara maraton. “Ini langsung diperiksa,” ujarnya.

Mantan Kajari Jombang itu mengapresiasi para Kades atas inisiatif melaporkan bersama-sama. “Kami senang ada inisiatif melaporkan bareng-bareng seperti ini,” ucapnya.

Status kasus ini usai dikeluarkan surat penyelidikan langsung dinaikkan ke penyidikan umum. “Akan segera dinaikkan ke penyidikan khusus dan segera ada tersangkanya,” pungkas mantan Aspidsus Kejati Gorontalo (mhm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *