Dewan Sepakat APBD 2017 Disahkan Akhir November

November 27, 2016
images-2 1477019319-opd

(SIDOARJOterkini)- Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 dilakukan akhir November. Hal ini dilakukan agar program kerja yang sudah direncanakan bisa langsung dikerjakan awal tahun 2017.

Karena itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo harus bekerja keras dalam menuntaskan pembahasan Rancangan APBD 2017. Bahkan, dihari libur Sabtu dan Minggu, Banggar tetap mengagendakan pembahasan.

Pengesahan APBD harus dilakukan 30 November, jika sampai molor akan berimplikasi tidak dibayarnya gaji anggota dewan, pejabat serta PNS selama enam bulan. “Kalau pengesahan APBD molor, maka konsekwensinya dewan, pejabat dan PNS tidak menerima gaji selama enam bulan,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Pengesahan APBD mengacu pada Permendagri No 37 Tahun 2014, APBD harus disahkan paling lambat 30 November. Berkaca pada pembahasan RAPBD 2016 lalu bisa disahkan tetap waktu.

Karena kondisi mepetnya waktu pembahasan hanya sebulan, tentunya akan dibahas semaksimal mungkin. Artinya, pembahasan anggaran akan dilakukan pada hari libur kerja sehingga Banggar bisa lebih menelaah anggaran yang diajukan SKPD.

Pembahasan anggaran 2017 ini waktunya mendesak. Kendati demikian, lanjut Sullamul, pihaknya optimis pembahasan bisa berjalan dengan skala prioritas. Apalagi, rencana program 2017 sudah direncanakan dan dimasukkan KUA PPAS.
img_20161127_224140_083
Penanganan Banjir Menjadi Prioritas

Salah satu program prioritas yang diusulkan dewan adalah penanganan banjir. Diharapkan dengan alokasi anggaran yang memadai bisa mencegah banjir terjadi di Sidoarjo.

Bahkan, di RAPBD 2017 dianggarkan dana sekitar Rp 110 miliar untuk penanganan banjir. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan banjir dalam beberapa macam.

Mulai dari normalisasi, pembangunan pintu air, peninggian plengsengan, dan pelebaran saluran. Dalam hal ini penanganan banjir akan difokuskan di Kecamatan Waru, Taman, dan Sidoarjo.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Ahmad Amir Aslichin mengatakan penanganan banjir, kegiatan yang utama adalah normalisasi. Mulai dari pembersihan sedimentasi, sampah, dan bangunan liar yang berdiri di atasnya. “Termasuk pembangunan pintu air dan dilengkapi oleh pompa air jika dibutuhkan,” ujarnya.

Penanganan banjir dengan peninggian parapet atau bagian atas plengesengan. Kegiatan terakhir ini dilakukan di beberapa sungai yang sering meluap dan menyebabkan banjir di pemukiman. Komisi C selama ini getol memanggil dinas terkait untuk penanganan banjir.(st -12/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *