Korban Lumpur Masih Meragukan Dana Talangan

Desember 24, 2014
Petugas BPLS memasang sandbag dan memompa lumpur di kolam lumpur tutik 73.

Petugas BPLS memasang sandbag dan memompa lumpur di kolam lumpur tutik 73.

(SIDOARJOterkini)-Korban lumpur ternyata masih ragu atas dana talangan yang akan dikucurkan pemerintah untuk menyelesaikan pelunasan ganti rugi. Pasalnya, selama ini mereka sering diberi janji-janji palsu baik oleh Lapindo Brantas Inc, maupun pemerintah.

Keraguan itu diungkapkan korban lumpur yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Korban Lumpur saat bertemu dengan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Selasa (23/12). “Kami masih ragu atas dana talangan dari pemerintah sebelum ada bukti berupa anggaran dalam APBN,” ujar Sunarto, salah satu koordinator Setgab Korban Lumpur.

Sunarto menjelaskan, keraguan korban lumpur tersebut sangat beralasan. Karena selama ini sudah sering dijanjikan pembayaran ganti rugi oleh Lapindo, kenyataannya sampai sekarang ini belum terwujud.

Demikian pula dengan pemerintah yang menjanjikan akan mengucurkan dana talangan, dan sudah berlangsung beberapa tahun ternyata tidak direalisasikan. Korban lumpur khawatir dana talangan yang sudsh diputuskan presiden tidak ditindaklanjuti.

Terutama ketika anggaran untuk dana talangan dimintakan persetujuan DPR, dikhawatirkan akan muncul pro dan kontra dan berujung tidak disetujuinya anggaran itu. Terlebih saat ini situasi politik di DPR dan pemerintah belum harmonis. “Pansus dan semua pihak harus mengawal agar dana talangan itu bisa dianggarkan. Bila perlu, korban lumpur akan ke Jakarta mendesak agar segera dianggarkan,” tandas Pintanto, juga salah satu koordinator Setgab Korban Lumpur.

Saat bertemu dengan Pansus Lumpur, perwakilan korban lumpur ini ditemui oleh Ketua Pansus Mahmud SE, Wakil Ketua Pansus Maksum Zubair dan sejumlah anggota pansus. “Kami berharap agar permasalahan lumpur segera selesai. Dan Pansus Lumpur kali ini menjadi pansus yang terakhir,” ujar Taufiqul Bar, anggota Pansus Lumpur.

Demikian pula diungkapkan Ali Masykuri, anggota pansus lumpur lainnya. Dia optimisi pemerintahan Jokowi akan menganggarkan dana talangan itu dalam APBN-P 2015. Apalagi, dana talangan itu akan diambilkan dari anggaran tanggap darurat yang nilainya Rp 5 triliun.

Kini tinggal mengeluarkan payung hukumnya, kemudian memasukkan anggaran tersebut ke APBN-P. Dan, pansus serta semua pihak harus tet mengawal agar DPR mau menyetujui anggaran untuk talangan ganti rugi korban lumpur. “Kami optimis kali ini dana talangan bisa dialokasikan,” tandas Ali Masykuri yang merupakan anggota dewan dari Nasdem tersebut.

Ketua Pansus Lumpur Mahmud SE mengatakan, apakah dana talangan akan dianggarkan di APBN-P bisa dilihat saat pidato kenegaraan nanti. Jika anggaran itu disebut dan dimasukkan dalam nota APBN-P, tentunya DPR akan menyetujui. “Saya kira saat ini di DPR suhu politiknya sudah mencair. Demikian pula dengan pemerintah, tentu alan lebih memudahkan untuk memasukkan dana talangan,” tandasnya. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *