Ajaib…..!!!!!..RAPBD 2015 Rp 3,5 T Dibahas Hanya Dua Minggu

Proses sumpah janji pelantikan pimpinan DPRD Sidoarjo

Proses sumpah janji pelantikan pimpinan DPRD Sidoarjo

(SIDOARJOterkini)- Meski banyak wajah baru, namun anggota DPRD Sidoarjo tampaknya banyak yang pintar. Buktinya, untuk membahas RAPBD 2015 hanya butuh waktu sekitar dua minggu saja.

RAPBD 2015 langsung disahkan dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (10/12/2014). Padahal, RAPBD 2015 nilainya sekitar Rp 3,5 triliun yang perlu pembahasan detail dan cermat agar tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Selain dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar), RAPBD 2015 juga dibahas oleh komisi-komisi. Namun, mepetnya waktu pembahasan anggaran tidak mungkin bisa cermat.

Dengan kata lain, dewan hanya pasrah terhadap anggaran yang sudah diajukan oleh masing-masing instansi.”Ya lebih banyak anggaran yang sudah diajukan disetujui tanpa ada koreksi yang menyeluruh. Membahas RAPBD itu butuh waktu cukup lama, lha ini cuma efektif dua pekan saja,” ujar salah satu anggota dewan yang enggan disebut namanya.

Meski dibahas super kilat, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo tenyata setuju untuk disahkan tanggal 10 Desember. Hal inilah yang mengindikasikan adanya “main mata” atau kepasrahan dewan kepada eksekutif.

Dalam rapat paripurna pengesahan paripurna, hanya Fraksi PKS-Nasdem saya yang intrupsi meminta bupati Sidoarjo agar melakukan efisiensi anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa. Pasalnya, dalam RAPBD 2015 ini belum ada efisiensi anggaran yang signifikan.

Namun, pada prinsipnya Fraksi PKS-Nasdem menyetujui terhadap pengesahan RPBD 2015 dengan catatan. “Terkait jawaban bupati atas pandangan umum fraksi kami yang belum dimasukkan dalam struktur RAPBD 2015 agar dimasukkan,” ujar Mulyono, anggota Fraksi PKS-Nasdem saat intrupsi.

Dalam pandangan umum Fraksi PKS-Nasdem ada beberapa poin yang disoroti, seperti anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA). Pasalnya, anggaran yang diajukan terlalu besar mencapai Rp 3,5 miliar. Namun, alam pembahasan RAPBD hanya dipangkas sedikit.

Demikian pula anggaran tambahan pengadaan lahan untuk BLKI Tulangan Rp 3 miliar, ternyata tetap dianggarkan. “Untuk anggaran lintasan sepeda ekstrem Rp 2 miliar kami minta dialihkan untuk pendidikan, ternyata tetap dianggarkan,” tandas Mulyono.

Sedangkan untuk anggaran pendidikan sebenarnya yang mendesak adalah rehab ruang kelas sekolah. Kenyataannya dari sekitar 340 ruang kelas sekolah yang rusak, dalam RAPBD 2015 yang dianggarkan hanya untuk perbaikan sekitar 200 ruang kelas saja. (st-12)