Fraksi PKS-Nasdem Paling Tajam Soroti RAPBD 2015

Desember 3, 2014
Rapat Paripurna Sidang ke-2 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, HM. Hadi Sutjipto, SH, MM. (foto : kaji dar)

Rapat Paripurna Sidang ke-2 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, H.M.G. Hadi Sutjipto, SH, MM. (foto : kaji dar)

Pengadaan Gordyn di Bagian Umum Terkesan Diada-adakan, Minta Pengesahan APBD Ditunda

(SIDOARJOterkini)-Untuk rasionalisasi dan efisiensi anggaran sebesar 25 persen. Dalam pembahasan RAPBD Tahun 2015, saat pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna, Senin (1/12/2014). Fraksi PKS-Nasdem paling tajam menyoroti draf RAPBD Tahun 2015 yang diusulkan eksekutif/Pemkab Sidoarjo. Bahkan Fraksi PKS-Nasdem minta pengesahan APBD 2015, ditunda.

Yang paling mencolok disoroti oleh Fraksi PKS-Nasdem yang dibacakan Juru Bicara (Jubir), Mulyono mengenai pengadaan Gordyn di Perlengkapan Bagian Umum Pemkab Sidoarjo. Karena menurut Mulyono, pengadaan Gordyn terkesan diada-adakan. Karena setiap tahun dianggarkan.

“Kami mohon saudara bupati untuk mengevaluasi anggaran Gordyn tersebut,”kata anggota dewan dari PKS ini.

Sorotan lain, bupati diminta untuk konsisten menganggarkan biaya pendidikan sebesar 20 persen sesuai dengan amanah Undang-Undang. Dibidang kesehatan, bupati diminta menganggarkan minimal 10 persen diluar gaji. Dibidang pemerintahan, program sertifikasi untuk pendampingan pemerintahan desa juga harus diperhatikan.

“Fraksi kami juga minta agar Satpol PP merazia tempat hiburan yang tak berizin,”ujar politisi mantan Kepala Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu ini.

Yang menghebohkan, Fraksi PKS-Nasdem menyoroti tingginya insentif pajak yang diterima oleh pegawai DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) sebesar Rp. 3, 5 miliar. Hal itu kata Mulyono dapat menimbulkan ketimpangan/kecemburuan pegawai dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain dengan pegawai DPPKA.

“Untuk itu, Fraksi kami meminta agar pengesahan APBD Tahun 2015 ditunda dulu,”tegasnya.

Fraksi PKS-Nasdem juga menyoroti dana hibah untuk biaya Pilkada Sidoarjo agar dikelola dengan transparan. Fraksi PKS-Nasdem juga minta agar bupati mengevaluasi program parkir berlangganan. Banyaknya rumah sakit dan poliklinik yang tidak disediakan IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang memadai.

Pengadaan lampu solar cell harap dibatalkan, karena menurut Mulyono, pemeliharaannya sangat rumit. Untuk pengawasan pekerjaan fisik, bupati diminta untuk dalam pengawasannya sesuai keahliannya. Untuk BPJS, eksekutif diminta untuk menambah lokasi pendaftarannya. Dan pengadaan track sepeda extreme sebesar Rp 2 miliar, Fraksi PKS-Nasdem tidak setuju.

“Lebih baik anggarannya dialihkan untuk rehab gedung sekolah masih banyak yang rusak,”tutur Mulyono.

Sementara itu Kabag Umum Pemkab Sidoarjo, Imam Mukri dikonfirmasi mengenai pengadaan Gordyn setiap tahun dianggarkan dikritik Fraksi PKS-Nasdem terkesan diada-adakan, belum bisa memberikan keterangan. Karena saat ditelepon melalui selulernya, ada nada sambung, tidak diangkat. Kabag Umum Imam Mukri sosoknya sangat dikeluhkan wartawan yang meliput di Sidoarjo. Sebagai pejabat publik, dia susah diajak komunikasi. (st-kaji dar)

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *