Empat Tahun SUCI, Sukses Mengatasi Kemiskinan

November 11, 2014
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Wakil Bupati Sidoarjo Hadi Sutjipto

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Wakil Bupati Sidoarjo Hadi Sutjipto

*Warga Sidoarjo Tunggu Kepemimpinan SUCI Tahap II

 

(SIDOARJOterkini)-Empat tahun memimpin Kabupaten Sidoarjo, pasangan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.Mhum dan Wakil Bupati Sidoarjo H.MG. Hadi Sutjipto sukses mengatasi kemiskinan. Sehingga tidak salah jika warga Sidoarjo berharap agar ada kepemimpinan SUCI tahap II periode mendatang.

Faktanya, angka kemiskinan di Sidoarjo tahun 2010 masih 9,94 persen. Dan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditarget tahun 2015 bisa turun sampai 7,44 persen.

Sampai tahun 2013 penurunan angka kemiskinan bisa mencapai 6,69 persen. Bahkan, kalau dibandingkan dengan Jawa Timur dan standart nasional, angka kemiskinan di Sidoarjo dibawahnya. Padahal, kepemimpinan SUCI masih setahun lagi.

H. Saiful Ilah, SH.Mhum mengatakan salah satu fokus penanganan kemiskinan di Sidoarjo dengan memberi jaminan kesehatan. Dia dan Hadi Sutjipto menargetkan tahun 2015 sudah tidak ada warga miskin lagi di Sidoarjo.

Selama empat tahun memimpin Sidoarjo, lanjut Saiful Ilah, fokus pengentasan kemiskinan dengan beberapa program. Diantaranya, dana blockgrand untuk desa-desa, dana stimulan rehab rumah, pembangunan fasilitas warga miskin.

Termasuk untuk pendidikan gratis bagi siswa mulai SD sampai SMP dan jaminan kesehatan untuk gakin. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Gakin di Sidoarjo tahun 2011 ada sebanyak 99.492.00.

Ternyata, masih ada komplain dari masyarakat. Akhirnya dilakukan pendataan lagi oleh Bappeda. Dan hasil validitasi data terakhir ada sebanyak 21.930.00 jiwa. “Gakin yang belum tercover akan kita ikutkan kepesertaan BPJS dan biayanya dari APBD,” tambah Wakil Bupati Sidoarjo Hadi Sutjipto.

Sebelum ada BPJS, pemkab sudah menanggung pengobatan Gakin dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Mereka cukup menunjukkan SKTM saat akan berobat.

Data validasi dari Bappeda sebanyak 21.930.00 jiwa gakin tersebut selama ini belum tercover jamkesmas dari pusat maupun propinsi. Untuk memberantas kemiskinan tidak cukup dengan membangun satu sektor saja.

Misalnya, hanya dengan memberi biaya kesehatan gratis, namun ada sektor lain yang harus dibangun. Kemudian memberi modal usaha melalui dinas terkait. Adapula dana stimulan bedah rumah, pelatihan kerja dan lainnya.

Agar pengentasan kemiskinan lebih terarah, dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) yang melibatkan seluruh SKPD. SUCI menarget tahun 2015, angka kemiskinan di Sidoarjo 6,5 persen. Oleh karena ini sejumlah program pengatasan kemiskinan akan diprioritaskan dalam APBD 2015.

Salah satunya, menuntaskan rehab rumah warga miskin (gakin) di akhir kepemimpinannya 2015 nanti. Apalagi, saat ini jumlah rumah gakin yang belum mendapat bantuan rehab rumah tinggal sedikit.

Seperti pada tahun ini, Pemkab Sidoarjo merehab sebanyak 775 rumah yang tidak layak huni. Sebagian merupakan dana dari APBD Sidoarjo, sebagian dari pemerintah pusat dan bantuan dari CSR perusahaan. Kendati demikian, untuk pengajuan baru rehab rumah akan segera ditangani dan dianggarkan di APBD 2015.

Saiful Ilah menambahkan, selama empat tahun terakhir sudah merehab sekitar 3000 rumah tidak layak huni. Meskipun diakui, program bedah rumah tidak layak huni tersebut sudah ada sejak tahun 2005 dikala dia masih menjabat Wakil Bupati Sidoarjo mendampingi Bupati Sidoarjo Win Hendrarso kala itu.

Untuk program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, lanjut Saiful Ilah, menjadi fokus yang diprioritaskan. Untuk itulah, pihaknya tidak akan membatasi anggaran untuk pengatasan kemiskinan yang salah satunya program bedah rumah tidak layak huni.

Dari data yang ada, Pemkab Sidoarjo tahun ini merehab sebanyak 775 rumah tidak layak huni. Rinciannya dana bantuan dari Kemenpera sebanyak 500 rumah dan CSR dari Bank Jatim 100 rumah. Sedangkan rehab rumah yang merupakan murni dialokasikan dari APBD 2014 sebanyak 175 rumah.

Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) untuk rehab rumah tak layak huni yang didanai dari APBD Sidoarjo merupakan program rutin tiap tahun. Bantuan rehab rumah untuk warga miskin sebesar Rp 6 juta per unit tanpa dipotong pajak.

Dana itu merupakan dana stimulan untuk merangsang partisipasi masyarakat ikut merenovasi rumah gakin yang ada di daerahnya. Jadi warga sekitar bisa berpartisipasi dalam merehab rumah gakin yang mendapat dana stimulan dari pemkab.

Rumah yang mendapat bantuan rehab, harus memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya, lantai belum terbuat dari ubin dan belum seluruhnya ditembok. Dengan adanya bantuan dari pemerintah diharapkan rumah warga yang dinilai kurang layak huni bisa direhab.

Selain itu, dengan adanya partisipasi dari perusahaan melalui CSR diharapkan bisa lebih banyak lagi rumah warga kurang layak huni bisa direhab. Tahun 2013 lalu, Pemkab Sidoarjo merehab sebanyak 412 rumah dengan rincian, sebanyak 62 rumah merupakan bantuan dari APBD Sidoarjo.

Kemudian, bantuan CSR Bank Jatim sebanyak 100 rumah dan 250 rumah merupakan bantuan dari Kemenpera. Sedangkan sampai saat ini, pemkab sudah merehab sebanyak 7912 unit rumah yang didanai dari APBD Sidoarjo. (st-Kaji Dar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *