Gagal Bentuk Komisi, Anggota FKB Usulkan Pansus Revisi Tatib

Oktober 30, 2014
Empat pimpinan dewan saat diambil sumpah janjinya oleh Kepala PN Sidoarjo Budi Susilo

Empat pimpinan dewan saat diambil sumpah janjinya oleh Kepala PN Sidoarjo Budi Susilo

(SIDOARJOterkini)- Pimpinan DPRD bisa segera membentuk panitia khusus (pansus) revisi Tata Tertib (Tatib) Dewan. Hal ini diperlukan untuk memecah kebuntuan dalam pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Revisi Tatib itu diperlukan untuk menghadap Fraksi Golkar Bintang Persatuan dan Fraksi PAN yang tidak mau mengirimkan delegasinya di komisi. Dengan demikian, jika nantinya tetap tidak mau mengirimkan delegasinya di komisi akan ditinggal begitu saja.

Pembentukan komisi akan tetap dilakukan walaupun tanpa ada perwakilan dari Fraksi Golkar Bintang Persatuan dan Fraksi PAN. “Kalau ada fraksi tidak mau mengirim perwakilannya di komisi, segera dibentuk pansus revisi Tatib saja,” ujar anggota Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori.

Dhamroni menjelaskan, pimpinan bisa membentuk pansus revisi Tatib jika tidak ada titik temu terkait pembentukan fraksi. Nantinya akan ada revisi terkait komposisi anggota perkomisi jika dua fraksi tidak mau mengirimkan perwakilannya.
Dalam pembentukan komisi, seharusnya fraksi Golkar melihat kursi yang diraihnya. Jika PKB mengincar dua ketua komisi dinilai sudah wajar karena PKB memperoleh 13 kursi di DPRD. Sama halnya dengan Fraksi Gerindra dan fraksi PDIP yang masing-masing mengincar satu kursi di DPRD. “Harus berkaca karena suara dan kursinya juga rendah,” ucap Dhamroni.

Anggota fraksi PKB Nur Achmad Syaifudin mengatakan, pihaknya heran dengan fraksi Golkar, PBB dan PPP yang masih semangat memproklamirkan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Sidoarjo. Di Sidoarjo tidak ada KMP bahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Sejak awal kita mengajak kebersamaan yang proporsional,” katanya.

Dia mengungkapkan, Golkar yang aslinya mendapat 5 kursi meminta jabatan ketua komisi yang sulit diwujudkan. Hal tersebut sangat tidak proporsional karena masih ada fraksi lain yang memiliki kursi lebih banyak dibandingkan Golkar.

Seharusnya Golkar lebih realistis dan proporsional. Selama permintaan tetap seperti itu dan masih mengangkat isu KMP dan KIH dipastikan tidak akan ketemu. “Fraksi yang mendapat kursi banyak akan dapat apa, jika Golkar tetap ngeyel minta jatah ketua komisi,” tandas Nur Achmad Syaifudin. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *