Tak Ada Rekom DPP PKB, Penetapan Pimpinan Dewan Ditolak

September 26, 2014
Teks foto calon ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, wakil ketua Taufik Hidayat Triyudhono, M.Rifai dan Emir Firdaus

Teks foto calon ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, wakil ketua Taufik Hidayat Triyudhono, M.Rifai dan Emir Firdaus

(SIDOARJOterkini)-Empat nama pimpinan dewan yang dikirim ke Gubernur Jatim tampaknya tidak akan diproses. Pasalnya, berkas yang dikirim belum memenuhi syarat.

Untuk Ketua DPRD Sidoarjo atas nama Sullamul Hadi Nurmawan belum dilengkapi rekomendasi DPP PKB. Untuk posisi ketua dewan yang merupakan jatah PKB itu hanya dilampiri rekomendasi DPC PKB Sidoarjo.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16 tentang pedoman tata tertib dewan disebutkan jika untuk rekomendasi pimpinan dari DPP. Namun, Sekretaris DPRD Sidoarjo tergolong nekat mengirim berkas pimpinan dewan yang belum dilengkapi rekomendasi DPP PKB.

Jika nantinya berkas pengajuan pimpinan dewan tidak diproses oleh gubernur, harus menunggu turunnya rekomendasi DPP PKB. “Kalau pimpinan dewan tidak ditetapkan oleh gubernur karena berkasnya tidak lengkap, tambah molor lagi penetapan alat kelengkapan dewan,” ujar salah satu anggota dewan yang enggan disebut namanya.

Dia mengaku mendengar jika ada beberapa daerah yang pengajuan pimpinan dewannya tidak diproses oleh gubernur. Salah satunya Sidoarjo.

Padahal, saat ini sudah memasuki akhir bulan september. Masih banyak agenda yang harus diselesaikan. “Kalau berkas pimpinan dewan dikembalikan, tambah lama lagi penetapan pimpinan dewan. Bisa-bisa sebulan lagi baru bisa ditetapkan,” tandas anggota dewan lainnya.
Sidoarjo menjadi salah satu dari empat kota dan kabupaten yang persyaratannya masih kurang. Selain Sidoarjo, ada Kota Malang, Kota Kediri dan Kota Batu yang meski sudah menyetorkan nama calon pimpinan definitif ke gubernur namun terhambat oleh salah satu persyaratan.

Di Sidoarjo, dari empat nama pimpinan yang disetorkan ke gubernur hanya PKB yang tidak disertai rekom dari DPP. PKB yang mengusulkan nama Sulamul Hadi Nurmawan menjadi ketua DPRD Sidoarjo memang hanya mendapatkan rekomendasi dari DPC PKB.

Sedangkan, PDIP, Gerindra dan PAN yang mendapatkan jatah wakil ketua DPRD, masing-masing sudah melampirkan rekomendasi SK dari DPP masing-masing. Hanya PKB yang nekat memberikan rekom tanpa harus persetujuan dari pusat.

Biro Administrasi Umum Setdaprov Jawa Timur juga telah secara terang-terangan menyatakan proses pengajuan pimpinan yang diantaranya dari Sidoarjo berhenti. Hal tersebut disebabkan oleh belum turunnya rekomendasi dari DPP atau tidak ada berita acara paripurna penetapan pimpinan DPRD, keputusan pimpinan sementara dan usuan walikota atau bupati. (st-14)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *