BPN Buka Loket Khusus Pengurusan Sertifikat Pribadi

Agustus 27, 2014
Kepala BPN Kab. Sidoarjo Ir. Nandang Agus Taruna,

Kepala BPN Kab. Sidoarjo Ir. Nandang Agus Taruna,

(SIDOARJOterkini)-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo akan segera membuka loket pengurusan sertifikat untuk pengurusan sendiri. Pasalnya, selama ini pengurusan sertifikat didominasi orang-orang yang mendapat kuasa atau biro jasa.

Kepala BPN  Sidoarjo Ir. Nandang Agus Taruna mengatakan loket khusus masyarakat yang dimaksud, yakni loket yang disediakan untuk masyarakat yang ingin mengurus tanahnya sendiri di BPN Kab. Sidoarjo secara lansung. “Jadi kalau mengurus sertifikat yang atas nama sendiri bisa langsung dilayani di loket khusus,” ujarnya.

Hal ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus tanahnya secara pribadi, tanpa dikuasakan di BPN Sidoarjo. Kedepan, masyarakat bisa langsung mengurus sendiri tanpa perantara.

BPN Sidoarjo  ingin memberi pembelajaran kepada pemohon yang secara sendiri mengurus tanahnya. “Ini juga untuk menghindari pungutan maupun target dari orang yang dikuasakan,” terang Nanang yang baru dua pekan menjadi kepala BPN Sidoarjo tersebut.

Soal pelayanan, perwakilan (yang dikuasakan red,) dan si pemilik tanah sendiri, akan tetap disamakan secara baik. Hanya saja, lanjut dia, kalau di bagian loket masyarakat, akan mendapat prioritas. Karena masih tahapan pemahaman dan pembelajaran terhadap masyarakat yang belum faham betul dalam mengurus masalah tanah.

“Kan masih banyak yang belum faham soal tahapan dan persyaratan untuk mengurus tanah. Dari situ, tentunya petugas BPN akan mengarahkan kepada pemohon sendiri soal-soal apa yang ditentukan,” jelas mantan Kabid Survei Pengukuran, dan Penataan Kanwil BPN Provinsi Banten itu.

Masih kata Nandang, kenapa program ini dibuat, karena tanah di Sidoarjo, dari waktu ke waktu, harganya semakin mahal. Dengan kondisi itu, pasti tingkat konflik ataupun sengketa, juga besar.

Dengan adanya loket khusus, diharapkan tingkat pemalsuan dan upaya melakukan kejahatan oleh orang yang bertanggungjawab yang berhubungan dengan tanah, bisa ditekan. Sebab, semakin mahal harga tanah di suatu daerah berimbas pada tingginya tingkat perselisihan tanah. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *