Anggaran Terlalu Besar, Pengadaan Mobdin Disoal Gubernur

Agustus 21, 2014
Ilustrasi

Ilustrasi

(SIDOARJOterkini)- Pengadaan mobil dinas  (mobdin) eksekutif dan legislatif di Sidoarjo yang dianggarkan melalui P-APBD 2014,  disoal Gubernur Jatim Soekarwo. Pasalnya, dana yang dianggarkan sangat besar dan lebih baik untuk kependikan rakyat lainnya.

Oleh karena itu, Soekarwo merekomendasikan agar Pemkab mengevaluasi program yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp 10 Miliar itu. Apalagi, komposisi APBD Sidoarjo juga dianggap belum memenuhi sejumlah aturan.

Evaluasi itu terungkap dari bocoran Hasil Evaluasi Gubernur terhadap P-APBD 2014 Sidoarjo yang sudah disepakati eksekutif-legislatif di Sidoarjo awal Agustus lalu. Dalam evaluasi itu, salah satu yang mendapat sorotan adalah pengadaan kendaraan dinas (alat angkut darat dan air, Red).

Ada sejumlah dasar yang membuat pengadaan itu dievaluasi. Salah satunya, penganggaran pengadaan kendaraan itu kenaikannya dianggap sangat besar. Selain itu, pengadaan itu dilakukan mayoritas SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Pemkab Sidoarjo.

Pemkab diminta untuk  mengevaluasi ulang seluruh pengadaan kendaraan itu. Di mana, pengadaan diprioritaskan untuk kendaraan operasional atau yang bersentuhan dengan layanan publik.

Dalam P-APBD 2014, salah satu yang sempat jadi sorotan adalah program pengadaan mobdin berjamaah. Maklum, mayoritas instansi di Pemkab ramai-ramai mengajukan anggaran pengadaan mobdin yang tembus Rp 10 miliar.

Paling banyak adalah pengadaan mobdin bagi masing-masing camat dengan nilai total Rp 4,14 Miliar (per camat mengalokasikan duit Rp 230 Juta per unit). Kemudian Bagian Umum setda. Total pengadaan mobdin di sana tembus angka Rp 2,5 Miliar. “Evaluasi gubernur sudah dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Tinggal klarifikasi lagi ke gubernur,” ujar salah satu anggota Banggar yang enggan disebut namanya. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *