Habis Alphard, Pemkab Minta Jeep Mewah

Juli 23, 2014
Ilustrasi

Ilustrasi

(SIDOARJOterkini)- Pemkab Sidoarjo melalui bagian umum tidak pernah jera mengajukan anggaran pengadaan mobil mewah. Setelah tahun lalu mengajukan anggaran pembelian Toyota Alphard, dalam PAK APBD 2014 ini, mengajukan anggaran untuk Jeep mewah.

Tahun 2013 lalu, pengajuan anggaran pembelian Alphard ditolak. Kali ini pengajuan anggaran pembelian Jeep mewah itu juga jadi pergunjingan di DPRD Sidoarjo.  Apalagi,  dalam PAK APBD 2014 dijadikan  ajang bagi instansi Pemkab Sidoarjo untuk berlomba-lomba membeli mobil dinas (mobdin).

Bagian Umum yang mengajukan anggaran membeli Jeep dibahas oleh Komisi A. Instansi ini mengalokasikan anggaran  senilai Rp 3,7 Miliar untuk membeli sejumlah kendaraan dinas mewah. Salah satu, usulan pembelian kendaraan jenis Jeep senilai Rp 1,91 Miliar.

Selain itu, instansi ini juga mengusulkan pembelian satu unit sedan senilai Rp 495 Juta, minibus senilai Rp 894 Juta dan sejumlah kendaraan jenis lain. Sayangnya, tidak ada rincian yang jelas jenis kendaraan apa saja. “Pokoknya dalam PAK APBD banyak instansi yang mengajukan anggaran beli mobdin,” ujar anggota Komisi A, H. Kusman.

Politisi asal PKS tersebut menambahkan, dalam usulan itu tidak dijelaskan untuk apa. Harusnya, untuk kendaraan roda empat yang mahal harusnya dijelaskan jenisnya apa saja.

Selain Bagian Umum, Inspektorat juga mengajukan empat unit mobil dengan nilai total Rp 800 Juta. Kemudian, Humas, BKD (badan kepegawaian daerah), Badan Perizinan, Dispendukcapil, hingga Bagian organisasi.

Menurut Kusman, pengajuan kendaraan dinas yang dinilai cukup realistis adalah pengajuan BKD. Sebab, kendaraan operasional di instansi ini sudah cukup lawas, yakni keluaran 2002-2005.

Bukan hanya di Komisi A, dinas yang dibahas komisi lain juga banyak yang mengajukan kendaraan dinas. Dalam Pemandangan Umum Fraksi atas PAK APBD 2014 pengadaan kendaraan dinas menjadi sorotan. Salah satunya rencana pengadaan 26 unit mobil operasional Puskesmas se-Sidoarjo yang disoroti Fraksi PKB. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *