Pembebasan Lahan Akses BLKI Terkendala Harga Tinggi

Juli 13, 2014
Ekbis Headline Indeks   19 views
Lokasi BLKI di Desa Janti, Kecamatan Tulangan

Lokasi BLKI di Desa Janti, Kecamatan Tulangan

(Sidoarjoterkini)- Pembebasan lahan untuk akses masuk ke Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) di Desa Janti, Kecamatan Tulangan belum bisa dilakukan. Pasalnya, pemilik tanah meminta harga tinggi diatas NJOP.

Asisten I (pemerintahan) Pemkab Sidoarjo Asrofi mengatakan, sejak tahun 2013 lalu pemkab mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan akses masuk ke BLKI. Namun, sampai sekarang belum tuntas karena terkendala harga lahan mahal.

Asrofi menyebut, pemilik lahan minta harga diatas kewajaran. Hal inilah yang kemungkinan akan membuat pembebasan lahan itu jalan ditempat. “Harga yang diminta mahal, jadi sampai sekarang belum ada titik temu,” tandasnya.

Sekedar diketahui untuk menunjang BLKI itu, dalam APBD 2013, Pemkab Sidoarjo juga mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk akses jalan. Dana sebesar itu untuk membeli lahan yang akan digunakan jalan akses masuk ke lokasi BLKI.

Pembangunan BLKI sebenarnya sudah direncanakan tahun 2011 lalu dan bisa selesai tahun 2014 lalu. Kenyataannya sampai saat ini proses hibah lahan seluas 11 hektar yang awalnya milik PT Sidoarjo Membangun (SM), BUMD milik Pemkab Sidoarjo belum tuntas.

Meskipun proses hibah dari Pemkab ke pemerintah pusat belum tuntas, namun pembangunan BLKI sebenarnya pernah dilakukan. Bahkan, tahun 2011 lalu, Kemenakertrans sudah mengucurkan anggaran sekitar Rp 8,6 miliar untuk menguruk lahan itu.

Pengurukan lahan sudah dilakukan dan akhirnya dihentikan karena mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya DPRD Sidoarjo yang menanyakan proses hibah lahan ke pemerintah pusat.

Karena masih bermasalah dan dikhawatirkan melanggar hukum, Kemenakertrans akhirnya menghentikan pembangunan BLKI. Namun, tahun 2013 kemenakertrans mengucurkan anggaran lagi untuk membangun gedung.

Kemenakertrans membangun BLKI di Sidoarjo yang diperkirakan menelan anggaran Rp 250 miliar. Proyek ini disinyalir bermasalah karena lahan belum dihibahkan, tetnyata sudah ada pengurukan lahan.

Untuk hibah lahan, saat ini masih menunggu disahkannya Perda Pembubaran PT Sidoarjo Membangun (SM) karena sesuai instruksi BPK aset PT SM dimasukkan ke pemkab . Dewan baru mau menyetujui hibah lahan itu jika perda PT SM sudah disahkan oleh gubernur Jatim. (st-12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *